Pengusul Hak Angket Century dari Partai Golkar Bambang Soesatyo mengkhawatirkan adanya penggembosan terhadap Pansus Angket Century.    

               "Saya Khawatir adanya gerakan yang terlihat nyata berusaha menjegal hak angket. Strategi mereka yaitu membajak dan menguasai Pansus,"ungkapnya saat menerima KOMPAK di Gedung Pansus B, Kamis, (26/11).    

                Menurut Bambang, masuknya Partai Demokrat sebagai pendukung hak angket menjadikan partai-partai kecil menjadi terkooptasi. "Nantinya Pansus hak angket Century komposisinya akan didominasi oleh partai-partai besar,"katanya.    

                 Dia menambahkan, kalau sampai pengusung hak angket tidak kompak maka Mereka akan membelokan kasus ini dan akan digeser kearah pelanggaran administratif.    

                 Maruarar Sirait (FPDIP) Menilai Politik Indonesia harus dijauhkan dari ceremonial semata menjadi politik substantif. "Artinya semua orang ingin terbuka dan mendukung adanya transparansi ini,"katanya.    

                  Menurutnya, masyarakat sudah tidak percaya terhadap lembaga pemerintah seperti DPR, dan Parpol. "Ini waktu pas untuk bertobat apalagi pada awal masa jabatan Dewan,"paparnya.    

                  Dia menambahkan, anggota Pansus Century harus memiliki tiga kriteria diantaranya, tidak bisa dibeli, ditakuti, dibodoh-bodohi dan memiliki rasa malu. "Itu harus menjadi kriteria dasar dalam menyatukan kepentingan publik dengan suara di luar Parlemen,"terangnya.    

                  Seharusnya, terang Ara biasa disapa, Presiden harus tegas dengan mengeluarkan Perpu PPATK  sehingga aliran dana bank Century menjadi transparan dan jelas. "Saya lebih percaya Kasus Bank Century di periksa oleh KPK dibandingkan Kepolisian dan kejaksaan,"katanya.    

                  Sementara perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) Effendi Gazali meminta semua pihak mengedepankan etika dalam berpolitik karena itu hak sebagai pimpinan harus diberikan kepada inisiator awal Bank Century. "Mereka yang datang mendadak ikut sebagai pendukung hak angket itu membuktikan melanggar etika politik,"paparnya.    

                 Dia menegaskan, dirinya siap berdebat terkait persoalan etika politik ini. "Boleh bawa buku referensi dari siapa saja kita siap bertarung terkait persoalan etika,"katanya.

                 Salah seorang anggota KOMPAK lainnya, pengamat politik Fadjroel Rahman mengatakan, KOMPAK siap melawan siapapun yang menentang pemberantasan korupsi. "Untuk aksinya, Kita  selalu mengedepankan perdamaian tanpa kekerasan karena itu bila tidak damai itu bukan KOMPAK,"terangnya. (si)